Moratorium Muncul Lagi Martin Sirait Sebut Perjuangan Provinsi Tapanuli ‘Ditilang’

Pembentukan Provinsi Tapanuli yang sudah puluhan diperjuangkan, kembali terhentikan dengan terbitnya moratorium terbaru terkait pemekaran daerah.

topmetro.news – Pembentukan Provinsi Tapanuli yang sudah puluhan tahun diperjuangkan, kembali terhentikan dengan terbitnya moratorium terbaru terkait pemekaran daerah.

Kepada wartawan, Martin Sirait, salah seorang tokoh pemrakarsa pada tahun 2002 menyebutkan, persyaratan pembentukan Protap sudah lengkap di DPR R, tinggal diparipurnakan.

“Kita seperti ditilang dengan diterbitkannya moratorium. Proses pemekaran dihentikan sementara,” sebut Martin saat ditemui di acara Deklarasi Panitia Percepatan Provinsi Tapanuli di Serbaguna Tarutung, Sabtu (29/10/2022).

Ia menambahkan, 76 anggota DPR RI dari seluruh fraksi telah menggunakan hak inisiatif RUU pembentukan Provinsi Tapanuli.

“Presiden Susilo Bambang Yudhoyono telah mengirim surat kepada Ketua DPR RI Nomor: R.04/Pres/02/2008 tanggal 1 Februari 2008 perihal 14 RUU Pembentukan Kabupaten/Kota dan Pembentukan Provinsi Tapanuli. Naas,ketika pendukung Protap melakukan unjukrasa tanggal 3 Februari 2009 ke DPRD Sumut untuk mendesak Ketua DPRD menandatangani persetujuan pembentukan Provinsi Tapanuli, terjadi kerusuhan. Ketua DPRD Azis Angkat meninggal. Upaya melanjutkan perjuangan sementara terhenti,” katanya.

Martin menguraikan, akibat kerusuhan itu, Pejuang Protap yang diketuai Ir GM Chandra Panggabean ditangkap bersama sejumlah tokoh Protap dan dipenjarakan antara lain Juhal Siahaan, Burhanuddin Rajagukguk, dan yang lain.

“Mereka yang berjuang dan menjadi korban akibat Protap akan dicatat sejarah sebagai Pejuang Protap,” ujar Martin Sirait dan menegaskan Panitia Percepatan Pembentukan Provinsi Tapanuli (PPPT) yang diketuai JS Simatupang SH CGRP adalah untuk melanjutkan perjuangan Pembentukan Provinsi Tapanuli yang terdahulu.

Martin menjelaskan, sudah ada agenda PPPT akan menemui tokoh-tokoh Batak yang ada di pemerintahan, di legislatif, dan di luar pemerintahan, untuk ikut mendukung serta melakukan dengar pendapat dengan Komisi II DPR RI. Sehingga moratorium pembentukan provinsi dibuka kembali, sebagaimana yang dilakukan pemerintah terhadap daerah Papua.

TB dan LBP

Pada saat yang sama, pemerhati pendidikan Tapanuli Utara, Martua Situmorang, mengatakan, perjuangan pembentukan Prota sudah puluhan tahun.

“Sebenarnya, jika kita urut perjuangan Protap sudah sangat panjang dan melelahkan. Siapa yang tidak tahu, hubungan TB Silalahi dengan Presiden SBY dan hubungan Luhut Binsar Panjaitan dengan Presiden Jokowi ?” ujar Martua menggambarkan kedekatan kedua tokoh Batak itu kepada Presiden Republik Indonesia.

“Kenapa Propinsi Tapanuli tidak terjadi? Kedua tokoh ini perlu ditemui PPPT,” tegas Martua Situmorang yang ikut menjadi pemrakarsa tahun 2002 bersama sejumlah tokoh lainnya yang terlupakan.

reporter | Jansen Simanjuntak

Related posts

Leave a Comment